Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Densus 88 dalam Konteks Penegakan HAM dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Terorisme di Indonesia menimbulkan tantangan besar, dipengaruhi oleh faktor ideologi, sejarah, dan politik dalam lingkungan strategis global dan regional yang dinamis. Insiden terkini menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya dilakukan oleh warga negara tetapi melibatkan kolaborasi internasional, mempengaruhi keamanan nasional dan kepercayaan sosial. Tindakan tersebut tidak hanya mempengaruhi korban langsung tetapi juga mengunderminasi kekohesian nasional, merusak persepsi harmoni agama, dan mengancam sektor ekonomi utama seperti pariwisata. Mengingat tantangan kompleks ini, pemerintah Indonesia telah memberi wewenang kepada Densus 88, sebuah unit polisi khusus, untuk memerangi terorisme di bawah kerangka hukum yang ditetapkan oleh legislasi nasional. Namun, efektivitas Densus 88 telah dicemarkan oleh kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menilai kerangka hukum normatif yang mengarahkan Densus 88, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan implementasi praktisnya. Penelitian ini mengandalkan sumber primer dari dokumen resmi dan sumber sekunder untuk memperdalam pemahaman norma-norma hukum yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme. Temuan kami mengungkapkan bahwa meskipun Densus 88 telah instrumental dalam mengganggu plot teror, operasinya sesekali telah melebihi batas hukum, menyebabkan tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia. Kebutuhan untuk kepatuhan yang lebih ketat terhadap standar hukum dan peningkatan pelatihan dalam praktik hak asasi manusia adalah nyata. Rekomendasi mencakup pengenalan pedoman operasional yang lebih transparan dan pembentukan mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas Densus 88.

Kata Kunci: Densus 88, Terorisme, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Indonesia