Analisis Aspek Preventif dan Represif dalam Pemberantasan KKN: Sebuah Tinjauan Normatif

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, mempengaruhi berbagai sektor dan mengikis keadilan sosial serta efisiensi ekonomi. Praktik-praktik ini sangat melekat dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial, mengeksploitasi kepercayaan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat luas. Praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum kejujuran tetapi juga menurunkan wibawa institusi negara, mengarah pada ekonomi berbiaya tinggi, meningkatkan harga produk, dan menurunkan daya saing. Studi ini mengevaluasi kerangka hukum normatif yang ada saat ini, bertujuan untuk memahami dan menilai efikasi prinsip hukum yang ada dan aplikasinya dalam skenario dunia nyata. Penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, berfokus pada tinjauan teks legislatif, artikel ilmiah, dan sumber otoritatif lainnya untuk memahami kompleksitas KKN dan efektivitas upaya melawannya. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah, sedangkan sumber sekunder meliputi berbagai literatur akademik, memberikan gambaran komprehensif tentang norma hukum yang terkait dengan KKN. Temuan menekankan peran kritikal dari strategi preventif dan represif dalam secara efektif memberantas KKN. Langkah preventif, seperti edukasi publik dan penerapan ketat standar akuntabilitas, penting dalam membatasi pengaruh luas KKN. Sebaliknya, tindakan represif, termasuk hukuman hukum yang ketat dan penuntutan yang kuat, perlu untuk mencegah pelanggar potensial. Studi ini menganjurkan pendekatan yang seimbang yang meningkatkan transparansi, mempromosikan partisipasi publik, dan memperkuat sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan integritas.

Kata Kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Langkah Preventif, Langkah Represif.