Analisis Hukum terhadap Kewenangan dan Tindakan Operasional Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum kewenangan dan tindakan operasional Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia, mengingat pentingnya kesesuaian tindakan mereka dengan kerangka hukum yang berlaku dan standar hak asasi manusia internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menggali aspek hukum dan operasional Densus 88, termasuk penerapan peraturan terkait penangkapan dan penahanan, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam batasan dan penerapan hukum yang mengatur operasi Densus 88, seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini juga mengkritisi penggunaan istilah 'terduga' teroris yang tidak diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap prinsip praduga tak bersalah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi Densus 88, serta perlunya pelatihan berkelanjutan mengenai standar hukum dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Densus 88, terorisme, hak asasi manusia, praduga tak bersalah.