Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia: Analisis Hukum Normatif dan Praktik Pengelolaan Dana Desa

Di Indonesia, prinsip negara hukum tertanam kuat dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menetapkan bahwa segala aktivitas di dalam negeri harus diatur oleh hukum yang berlaku, mengatur baik masyarakat maupun pemerintahan. Era pasca-reformasi membawa perubahan signifikan menuju desentralisasi, memberikan otonomi lebih pada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya, mencerminkan peran krusial desa dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Desa, didefinisikan sebagai entitas masyarakat hukum dengan struktur sosial tradisional yang unik, sangat penting dalam memajukan program pemerintah dan pembangunan nasional, diaktifkan oleh otonomi desa untuk merencanakan inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengevaluasi dan memahami kerangka hukum normatif yang berlaku saat ini, melibatkan tinjauan atas prinsip-prinsip hukum yang relevan, regulasi, dan aplikasinya dalam praktik. Ini menyoroti peran kunci desa dalam pembangunan, tanggung jawab luas kepala desa dalam pengelolaan keuangan, dan dampak transformatif dana desa terhadap pembangunan lokal dan pemberdayaan komunitas. Tata kelola desa menekankan diversitas, partisipasi masyarakat, otonomi lokal, proses demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, ditekankan oleh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Desentralisasi, Pemberdayaan Masyarakat.