Pengakuan Kewarganegaraan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar

Pengakuan kewarganegaraan merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi dasar bagi identitas, martabat, keadilan, dan keamanan. Penelitian ini mengkaji kondisi kelompok etnik Rohingya di Myanmar, sebuah komunitas yang mengalami diskriminasi luas dan tanpa kewarganegaraan akibat penolakan pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan mereka sejak tahun 1982. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif, studi ini mengevaluasi dan memperdalam pemahaman tentang kerangka kerja hukum normatif yang berlaku saat ini, menganalisis prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, serta penerapannya dalam konteks nyata. Penelitian ini menggabungkan sumber primer, termasuk dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder untuk menawarkan gambaran menyeluruh mengenai norma-norma hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa penolakan kewarganegaraan terhadap Rohingya telah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk genosida, pengusiran, dan penyangkalan hak dan kebebasan dasar. Situasi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional dan reformasi di Myanmar untuk memastikan hak-hak Rohingya atas kewarganegaraan dan perlindungan di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: Pengakuan kewarganegaraan, Hak asasi manusia, Rohingya, Tanpa kewarganegaraan, Myanmar