Keseimbangan Antara Kebebasan dan Keamanan: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Di Indonesia, negara yang didirikan atas prinsip-prinsip hukum dengan Pancasila sebagai tulang punggung ideologisnya, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus berjalan beriringan. Dimensi ganda dari HAM, yang mencakup hak individu dan masyarakat, menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dan sosial dalam sistem hukum. Khususnya dalam memerangi terorisme, fenomena yang didorong oleh ketidakpuasan kelompok marjinal, bangsa ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan keamanan dan kebebasan. Pendirian Detasemen 88 (Densus 88) sebagai respons terhadap terorisme menekankan kebutuhan akan kerangka hukum yang menghormati HAM sekaligus menjamin keamanan nasional. Namun, kasus penangkapan salah telah menyoroti kekurangan sistem, mengungkapkan kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis undang-undang, prinsip, dan implementasinya saat ini, mengungkapkan kompleksitas mengatasi penangkapan salah dalam konteks anti-terorisme. Metodologi penelitian mengandalkan sumber data primer dan sekunder, termasuk dokumen resmi pemerintah dan berbagai literatur hukum, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang norma-norma hukum yang diteliti. Melalui analisis kualitatif, studi ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari temuan, menekankan pentingnya literasi hukum dalam memahami dan menerapkan hukum secara efektif.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penangkapan Salah, Terorisme, Kerangka Hukum, Keseimbangan antara Kebebasan dan Keamanan