IDENTIFIKASI MASALAH RADIKALISME PADA INSTANSI PEMERINTAH (Suatu Kajian Normatif Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Aparatur Sipil Negara)

Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila dengan lima sila dasar yang dapat memberikan petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun radikalisme menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keadulatan negara Indonesia karena berupaya menghapus ideologi Pancasila di Indonesia. Upaya kelompok terorisme menyebarluaskan paham radikalisme telah dilakukan hingga ke dalam rung lingkup Pemerintahan dengan melibatkan oknum ASN sebagai pendukungnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana identifikasi masalah radikalisme di pada Instansi Pemerintah berdasarkan Kajian Normatif tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Aparatur Sipil Negara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, hal ini dilakukan karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approcah) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa instansi pemerintah menjadi lahan subur radikalisme yang diisi oleh ASN. Pemikiran Radikal ASN dipetakan menjadi 3 yaitu ASN yang menolak Pancasila, dan menyetujui Khilafah, ASN pendukung radikalisme berlabel jihad, dan ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasap. Peran Pemerintah dalam mencegah radikalisme, diantaranya: upaya preventif dalam menanggulangi radikalisme di lingkungan instansi pemerintah dengan mengoptimalkan program deradikalisasi melalui BNPT yang bersinergi dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara guna kerja sama dalam penanganan radikalisme di kalangan ASN. Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ASN, maka upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka ada 2 sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara sesuai vonis yang diberikan oleh hakim dan sanksi administrasi yaitu pemecatan sebagai ASN.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Aparatur Sipil Negara