ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) YANG DITUDUHKAN PADA ADVOKAT

Triatmaja, Muhammad Aditia (2023) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) YANG DITUDUHKAN PADA ADVOKAT. Other thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

[thumbnail of Jurnal Muhammad Aditia Triatmaja] Text (Jurnal Muhammad Aditia Triatmaja)
Done_Jurnal_Muhammad Aditia Triatmaja.docx

Download (55kB)

Abstract

Dalam ranah hukum pidana, perlu diketahui bahwa proses penyidikan merupakan tindakan utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik yang ditunjuk secara sah untuk menyelidiki suatu peristiwa yang diduga bersifat tindak pidana. bertindak. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, karena mereka menempati posisi yang sangat penting pada tahap awal proses peradilan pidana, yang biasa disebut dengan tahap pemeriksaan pendahuluan. Menghalangi penyelidikan terhadap kegiatan terlarang oleh individu yang bertindak sebagai perwakilan hukum harus tunduk pada proses yang sah, di mana kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan sangat penting. Perbuatan menghalangi proses hukum dianggap sebagai tindak pidana karena efeknya yang jelas menghambat jalannya penegakan hukum dan akibatnya merugikan reputasi dan kedudukan lembaga penegak hukum. Berdasarkan analisis yang komprehensif dari berbagai kejadian yang terjadi dalam yurisdiksi Indonesia, terbukti bahwa upaya bersama telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghambat jalannya proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa advokat, khususnya mereka yang menghalangi atau merintangi penyidikan tindak pidana, harus dapat dituntut secara pidana, meskipun statusnya sebagai aparat penegak hukum dengan patuh menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, sangat penting untuk memeriksa ketentuan hukum yang ada tentang tindakan penghalangan. Proses peradilan pidana tercakup dalam hukum pidana substantif, khususnya KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyidikan, Advokad.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Studi Sarjana Hukum
Depositing User: Mr Erlangga Wisnu
Date Deposited: 10 Jan 2024 06:26
Last Modified: 10 Jan 2024 06:26
URI: http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1395

Actions (login required)

View Item
View Item