Analisis Aspek Hukum Pidana terkait Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial

Seringkali tindak pidana ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan tersebut mereka melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, yakni menggangu hak orang lain. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar mengenai hal apapun tetapi hanya dibatasi, komentar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan mengenai Regulasi Terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Platform Media Sosial dan Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasanbatasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan.yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan Pasal 28, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari undang-undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa di kenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP melainkan berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.