Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Implementasi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi merusak kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional, serta merusak reputasi institusi pemerintah dan mengabaikan nilai moral. Tindak pidana korupsi menyebar di semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan. Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 menjadi peraturan pertama yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana di Indonesia, namun implementasinya tidak efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki peran ganda, menggabungkan fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan luas, termasuk mengawasi instansi terkait, memperpendek jalur birokrasi, dan melakukan penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan studi kasus dan pendekatan konseptual. Studi ini melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum sebagai sumber jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, serta menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis kualitatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai respons terhadap keterbatasan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK berperan ganda dalam mengambil fungsi-fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah preventif dan represif yang komprehensif di tingkat nasional dan internasional. KPK memiliki peran penting dalam mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi lembaga dan pihak terkait dalam pemberantasan korupsi serta menangani kasus-kasus korupsi yang terhambat atau tidak ditangani dengan baik oleh lembaga lain.

Keyword : Korupsi, KPK, Indonesia