Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Bawah Pengaruh Narkoba

Tujuan pembentukan hukum di bidang lalu lintas adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab kecelakaan adalah pengaruh narkoba pada pengemudi. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengaruh narkoba. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka. Penerapan hukum yang efektif sangat penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang tepat diberikan kepada pelanggar, termasuk sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, baik berupa denda, pembatasan kegiatan mengemudi, pembatalan izin mengemudi, atau bahkan tuntutan pidana dalam kasus-kasus serius.

Keywords : Kecelakaan lalu lintas, Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009