Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Sebagai Tindakan Terorisme

Terorisme tidak hanya berkaitan dengan tokohnya, kelompok dan jaringannya. Namun lebih daripada itu, pengertian terorisme adalah kegiatan yang mempunyai sumber keyakinan, doktrin serta ideologi yang mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat. Apapun motif yang mendasari terjadinya terorisme tidaklah dapat dibenarkan karena dampak kerugian yang dihasilkan dari aksi ini sangatlah banyak dengan resiko yang paling tinggi terjadi adalah kehilangan nyawa satu ataupun banyak orang. Terlebih jika yang dilakukan adalah aksi terorisme berupa bom bunuh diri.
Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
Dalam kasus bom bunuh diri yang telah terjadi di Indonesia dapat disaksikan bagaimana hal itu dapat merugikan masyarakat dan sangat berpotensi menciptakan rasa takut, serta akan memprovokasi masyarakat awam atas kejadian tersebut. Atas kerugian-kerugian tersebut maka sudah sepatutnya para pelaku dan kelompok-kelompok terorisme mendapatkan sanksi atas perlakuan nya. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu untuk pelakunya apabila masih hidup akan mendapatkan hukuman berupa salah satunya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Bagi korporasi yang ada dibalik terjadinya hal ini juga akan diberikan sanksi berat yang diatur dalam UU tersebut. Dan yang terakhir bagi korban yang terkena dampak secara langsung akan mendapatkan perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Keyword : Terorisme, Bom Bunuh Diri, Penegakkan Hukum