TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG (STUDI PUTUSAN 1240/PID.SUS/2022/PN TNG)

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pada kenyataanya masih saja ada kasus investasi bodong yang terjadi seperti pada putusan 1240/Pid.Sus/2022/Pn TNG ini melibatkan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan 2 penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong dalam perkara putusan nomor 1240/pid.sus/2022/pn tng, dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no 1240/pid.sus/2022/pn tng. Metode yang dipakai dalam penelitian ialah metode yuridis normatif yang fokus pada analisis aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana investasi bodong melibatkan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pasal�pasal KUHAP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang relevan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keywords: Binomo, Investasi, Trading