Pencurian Digital: Menganalisis Hambatan Formal Implementasi Pasal 362 KUHP pada Konteks Era Teknologi Informasi

Penyalahgunaan data pribadi bisa sangat menimbulkan kerugian yang sangat luar bisa pada korbannya baik secara materil maupun immateril. Jika menimbang definisi korban menurut Van Boven dalam jurnal Luthiya et al., (2021), korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah orang yang secara golongan maupun individu sudah mengalami kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena perbuatan maupun kelalaian.
Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan penegakkan hukum dalam implementasi pasal 362 kuhp pada konteks era teknologi informasi.
Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan siber, termasuk pencurian data pribadi, tidak terbatas waktu, tidak memilih-milih korban, dan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan keahlian teknis. Meskipun belum ada aturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, penegakan hukum pidana terkait kejahatan ini masih terkendala oleh hambatan formal. Regulasi saat ini diatur dalam Undang-Undang ITE yang bersifat umum, sementara ketentuan pidana hanya bisa dimuat dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan penegakan hukum yang lebih optimal dalam mengatasi pencurian data pribadi di era teknologi informasi.

Kata Kunci : Pencurian Digital, Hambatan Formal, Pasal 362 KUHP