KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Oknum ASN Yang Menjadi Calo CPNS Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)

Penelitian ini membahas tentang kajian hukum trerhadap tindak pidana penipuan dengan dengan studi kasus Oknum ASN yang menjadi Calo CPNS di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tanggung jawab hukum pelaku sebagai ASN yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP pelaku dapat dipidana dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara karena telah memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan. Pelaku sebagai pihak yang membujuk orang lain dengan tipu muslihat agar menyerahkan uang dengan tujuan meluluskan anaknya menjadi CPNS. Pelaku juga secara melawan hukum menguasai uang korban. Adapun jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Baru), maka terdapat perbedaan fundamental. Pasal 492 KUHP Baru memberikan alternatif sanksi antara pidana penjara yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama atau pidana denda kategori V atau maksimal 500 juta sebagai wujud dari implementasi restorative justice. Oknum PNS yang melakukan tindak penipuan juga dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jika putusan pidananya telah inkract.

Kata Kunci: Penipuan, Calo, CPNS