Penerapan Diversi Oleh Penyidik Polri Terhadap Perkara Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Masalah anak di dunia ini dianggap sebagai masalah yang tidak pernah ada habisnya. Situasi anak-anak dari beberapa negara di kawasan ini sangat memprihatinkan. Polisi harus selalu memperhatikan perbedaan antara anak dan orang dewasa ketika berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kerawanan anak sebagai individu, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan status anak dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat menjadi dasar untuk mencari alternatif, bagaimana mencegah anak menjadi penjahat, sistem peradilan, dan Lapas Stigma status narapidana anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah: pertama, apa yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? kedua, Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa Dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi adalah bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah: Tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice yaitu dengan cara pengalihan (diversi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga harus ada persetujuan dari pihak korban agar dapat di upayakan diversi namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik dan meneruskan ke proses hukum secara formal.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak