PERSPEKTIF MAHASISWA HUKUM TERHADAP KEKUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM STATUS PERKAWINAN (MARITAL RAPE)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perkosaan di luar nikah dikenal sebagai pemerkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berarti tidak ada hubungan pernikahan antara pelaku dan korban. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk pemerkosaan, dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan karena diatur oleh undang-undang. Namun, penting untuk menjelaskan bahwa undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tidak menghapus kasus KDRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif mahasiswa hukum tentang kekuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam status perkawinan (marital rape). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan mengacu pada aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan dengan menggunakan sumber hukum sekunder, seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan penafsiran putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif mahasiswa hukum, Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan langkah positif dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Undang-Undang ini mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, Undang-Undang KDRT juga memberikan perlindungan hukum yang luas terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya tingkat pelaporan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan sistem peradilan, dan upaya pencegahan yang efektif.

Kata Kunci: pemerkosaan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 Tahun 2004.