PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Praktik pungutan liar atau pungli merupakan suatu fenomena sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan dan mengadopsi sikap optimis dalam menghadapi masalah ini.Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai upaya penegakkan hukum tindak pidana pungutan liar yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada berbagai aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta kajian hukum tertulis yang meliputi aspek filosofi, sejarah, penjelasan umum, pasal, dan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian adalah langkah penegakkan hukum yang dapat diambil berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 diantarana penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penggeledahan dan penyitaan, sanksi dan hukuman, serta kerjasama internasional.

Kata Kunci: UU No. 20 Tahun 2001, pungutan liar, tindak pidana, pemberantasan korupsi