TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANGGOTA POLISI (Studi Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, tindakan dan kebijaksanaan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi setiap rakyatnya yang dirampas kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis bagaimana putusan Hakim Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anggota Polisi dimana vonisnya melebihi tuntutan Jaksa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan KUHP sebagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approcah), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu yang harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya, serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam studi kasus menerangkan bahwa terdapat beberapa hal yang memberatkan terdakwa PC sebagai pelaku turut serta yang sebenarnya menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Terdakwa selaku isteri dari perwira polisi berpangkat jenderal dengan jabatan Kadiv Propam sekaligus Pengurus Pusat Bhayangkari sebagai Bendahara Umum seharusnya dapat menunjukkan keteladanan bagi anggota Bhayangkari lainnya sebagai pendamping suami sehingga terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik organisasi Bhayangkari. Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak berterus teramg dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan dan justru memposisikan dirinya sebagai korban pelecehan. Perbuatan terdakwa yang menutupi satu pemufakatan dengan merekayasa kasus ini justru semakin berdampak besar dan menimbulkan kerugian besar dari berbagai pihak, termasuk puluhan anggota Polri yang diperiksa dan menjadikan 6 oknum polisi dijadikan tersangka akibat upaya rekayasa kasus ini.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Putusan, Tuntutan