PENGEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPORAN BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak:
Latar belakang, Penegakan hukum terhadap pelapor bandar narkotika dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum yang tidak saja dilakukan oleh penyidik Polri, melainkan juga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, banyak pelapor bandar narkotika yang mengalami kriminalisasi termasuk keselamatan jiwanya terancam. Sehingga, Rumusan Masalahnya, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika? Dan bagaimanakah peran penyidik Polri dan BNN serta LPSK terhadap pelapor bandar narkotika?, Kerangka Teori, menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan hukum, Metode Penelitian, yuridis normatif, Kesimpulannya, Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelapor bandar narkotika, sepanjang keterangannya sebagai saksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, saksi pelapor terkadang mengalami kriminalisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor harus segera dilindungi. Peran Penyidik Polri dan LPSK terhadap pelapor bandar narkotika sebagai saksi adalah menempatkan saksi pelapor di rumah aman serta tidak menghadirkannya dalam persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bandar Narkotika, Hukum Positif