Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Kasus Dugaan Terorisme Oleh Tim Detasemen Khusus 88

Kejahatan terorisme telah menjadi ancaman global yang memicu respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) sebagai unit khusus dalam menangani terorisme. Namun, dalam upaya pemberantasan terorisme, terkadang terjadi kesalahan identifikasi individu, yang dikenal sebagai "salah tangkap." Kesalahan tersebut dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam prinsip praduga tak bersalah, yang merupakan hak mendasar individu. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan terorisme oleh Densus 88.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Literasi hukum dan analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi struktur hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam kasus salah tangkap.
Kewenangan Densus 88 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup berbagai aspek investigasi, penangkapan, dan penahanan. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu, terutama tersangka, dijaga selama proses penangkapan dan penyidikan. KUHAP mengatur berbagai hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan surat tugas penangkapan, penahanan, bantuan hukum, dan mengajukan praperadilan jika terjadi pelanggaran prosedur.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks terorisme adalah hal yang penting. Kesalahan identifikasi individu dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk dampak psikologis dan sosial. Oleh karena itu, implementasi hukum yang memastikan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia adalah krusial.

Keywords: Terorisme, Densus 88, Salah Tangkap, Prinsip Praduga Tak Bersalah, KUHAP, Perlindungan Hukum