ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PONDOK PESANTREN AL ZAYTUN: TINJAUAN LINTAS SEKTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL

Penelitian ini menyelidiki kasus kontroversial yang melibatkan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indonesia, dengan fokus pada implikasi terhadap keadilan sosial. Didirikan pada tahun 1996, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi pusat perhatian akibat dugaan keterlibatan pendirinya, Panji Gumilang, dalam aktivitas ilegal seperti keterlibatan dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan pemalsuan dokumen. Keterlibatan tersebut berujung pada hukuman penjara dan memicu debat publik mengenai transparansi dan integritas dalam lembaga pendidikan keagamaan. Meskipun demikian, pondok pesantren ini masih mendapat dukungan dari segmen tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kasus ini pada keadilan sosial, mengumpulkan data melalui analisis dokumentasi, literatur, dan sumber lainnya. Temuan penelitian menyoroti kompleksitas dalam penanganan kasus hukum di lembaga pendidikan keagamaan, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya, terutama dalam hal akses keadilan bagi masyarakat lokal. Efektivitas strategi hukum yang diimplementasikan beragam, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya pendidikan hukum dan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung keadilan sosial. Studi ini mengusulkan perlunya pendekatan yang melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi masalah hukum dan sosial yang rumit, termasuk di Pondok Pesantren Al Zaytun. Kerjasama antar sektor diperlukan untuk memperkuat sistem hukum dan mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini menawarkan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik di masa depan, menggarisbawahi perlunya reformasi sistem hukum dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci : pondok pesantren al zaytun, keadilan sosial, strategi hukum, pendidikan keagamaan