ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT KAUM WANITA

Penelitian ini mengevaluasi dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi wanita di Indonesia dalam era digital. Dengan fokus pada aspek hukum dan sosial, studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana UU ITE mempengaruhi ekspresi online perempuan, serta menilai keadilan dan tidak diskriminatifnya implementasi undang-undang tersebut. UU ITE, yang diberlakukan sejak 2008, dirancang untuk mengatur kejahatan siber dan memberikan keamanan dalam transaksi online. Namun, undang-undang ini menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi, khususnya bagi perempuan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU ITE sering membatasi ekspresi perempuan, terutama dalam konteks pandangan politik atau sosial. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3), telah menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi. Studi ini juga menyoroti adanya efek pencekalan yang disebabkan oleh UU ITE, terutama terhadap partisipasi perempuan dalam diskusi politik dan sosial online. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya revisi UU ITE untuk meningkatkan perlindungan hak berekspresi wanita di ruang digital, sekaligus menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan undang-undang. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya reformasi UU ITE agar lebih sesuai dengan norma-norma global dan hak asasi manusia. Rekomendasi meliputi penghapusan pasal-pasal yang multitafsir dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta peningkatan literasi digital untuk mendorong partisipasi yang setara dan aman bagi perempuan di dunia digital. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai peran UU ITE dalam melindungi kebebasan berekspresi wanita di Indonesia dan menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam regulasi digital.

Kata Kunci : Kebebasan berekspresi wanita, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Literasi digital, Hak asasi manusia