Analisis Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang, menghadapi tantangan unik dalam pengawasan penyelundupan, terutama di perairan strategis dan perbatasan. Sebagai negara dengan lebih dari 17.504 pulau, pengawasan maritim menjadi penting, tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan. Peran Selat Malaka, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan dunia, menambah kompleksitas masalah ini. Penyelundupan, termasuk impor pakaian bekas, telah menjadi isu serius yang merugikan pendapatan negara dan industri lokal. Tanggung jawab Indonesia dalam penegakan hukum, termasuk batas laut teritorial sesuai UNCLOS 1982, menuntut peningkatan strategi dalam mengatasi masalah ini. Studi ini mengkaji tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dalam perspektif teori kepastian hukum.
Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Penelitian ini mengandalkan analisis literatur yang luas, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi, serta data primer dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks penyelundupan pakaian bekas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas norma hukum, yang terbagi menjadi faktual, normatif, dan evaluatif, memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Peraturan yang jelas mengenai penyelundupan pakaian bekas telah diberlakukan, tetapi implementasi dan penegakan hukum masih menemui kendala, khususnya dalam aspek pemberian sanksi. Penemuan ini menegaskan kebutuhan akan sanksi pidana yang lebih efektif dan kumulatif. Studi ini juga menyoroti kelemahan dalam penanganan sanksi administratif yang seringkali tidak cukup untuk mencegah tindakan penyelundupan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kumulatif dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci : Penyelundupan Pakaian Bekas, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana, Zona Maritim Indonesia.