KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR

Penelitian ini mengeksplorasi masalah eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia, yang mencakup aspek seksual, ekonomi, dan digital. Ditemukan bahwa faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan orang tua meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi. Peran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung diidentifikasi sebagai krusial dalam menangani kasus-kasus ini. Namun, kebijakan perlindungan anak saat ini sering tidak efektif, menghadapi hambatan seperti kesenjangan hukum dan kurangnya sumber daya. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disoroti, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan analisis data verbal dan tertulis untuk memahami dampak kebijakan dan undang-undang terhadap perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas kebijakan publik dan kerangka hukum dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penegak hukum, serta menyarankan perbaikan dalam kebijakan dan regulasi. Saran meliputi pembuatan sistem pemantauan dan evaluasi regulasi, perbaikan proses harmonisasi, dan integrasi pengelolaan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini juga menekankan perlunya investasi dalam layanan perlindungan anak untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dukungan psikologis.

Kata Kunci : Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Kebijakan Publik, Peran Masyarakat