Perspektif Hukum HAM dalam Penerapan Hukuman bagi Pelaku Terorisme di Indonesia

Terorisme, sebagai jaringan transnasional yang menimbulkan ancaman serius, telah memicu Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam pemberantasan, namun dengan tantangan menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Upaya ini termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan dampak pencegahan signifikan terhadap terorisme, namun dengan risiko pelanggaran HAM akibat pendekatan represif yang mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia memfasilitasi keseimbangan antara menghukum pelaku terorisme dan melindungi HAM, yang krusial mengingat komitmen negara terhadap demokrasi dan HAM pasca-reformasi politik tahun 1998. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum dan HAM dalam konteks penerapan hukuman terorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus dan analisis dokumen, dengan penekanan pada observasi partisipatif dan analisis isi media untuk menangkap narasi publik serta persepsi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislatif untuk memadukan pencegahan terorisme dan HAM, praktik penegakan hukum menunjukkan kesenjangan, khususnya terkait penggunaan hukuman mati. Tantangan dalam menjaga prinsip HAM terlihat dalam operasional penegakan hukum, seperti dalam penangkapan dan penyelidikan terduga teroris, yang sering kali menimbulkan risiko pelanggaran HAM. Keberhasilan kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme sering terbentur dengan kritik atas pelanggaran HAM, menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan atas strategi yang digunakan. Penelitian ini menyarankan perlunya peninjauan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme untuk memastikan pendekatan yang mengedepankan HAM. Saran utama termasuk peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan peninjauan atas penggunaan hukuman mati, agar upaya kontra-terorisme di Indonesia selaras dengan standar internasional dan komitmen nasional terhadap perlindungan HAM.

Kata kunci: Terorisme, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Terorisme