Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini mengeksplorasi dampak tindak pidana korupsi di Indonesia dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Korupsi, yang merajalela dan merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, penegakan hukumnya terhambat oleh ketidakjelasan kriteria, terutama dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum normatif, menyoroti permasalahan regulasi hukum. Hasilnya menyoroti perlunya penguatan kerjasama lembaga pemerintah, pelibatan sektor swasta dalam pencegahan, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan ketentuan hukum, dan kerjasama internasional. Saran-saran tersebut menggarisbawahi urgensi partisipasi masyarakat, sejalan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Dengan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini menawarkan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat sistem hukum, meningkatkan keadilan, dan mendukung masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, regulasi hukum, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat.