Dinamika Penegakan Hukum terhadap Penipuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh

Dalam paradigma negara hukum, kepatuhan lembaga pemerintahan terhadap hukum yang berlaku esensial untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara. Penegakan hukum, terutama dalam kasus kejahatan seperti penipuan, menjadi kunci dalam memelihara tatanan sosial yang sehat. Dalam konteks ini, tindak pidana penipuan, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan umroh, menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Pandangan beragam dari para ahli hukum mengenai tujuan hukum menambah kompleksitas dalam interpretasi dan aplikasi hukum. Studi ini mengkaji bagaimana hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penipuan oleh biro perjalanan umroh, diberlakukan dan ditegakkan dalam praktik.
Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai topik. Analisis kualitatif terhadap data ini mengarah pada kesimpulan berbasis bukti yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada aturan hukum yang jelas dalam KUHP mengenai penipuan, terdapat kesenjangan dalam implementasinya, terutama dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh. Kasus seperti First Travel menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih konsisten dan berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga penegak hukum, validitas biro perjalanan umroh, kerjasama antara aparat hukum dan imigrasi, pengaruh budaya, serta kebutuhan akan sarana dan fasilitas yang memadai. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan Biro Perjalanan Umroh, KUHP, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Reformasi Hukum