Analisis Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Peredaran Narkotika Lintas Negara di Indonesia

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat narkoba, dengan 72 jaringan aktif terlibat. Pemanfaatan internet memudahkan penyembunyian dan pengiriman narkotika secara terselubung. Keterlibatan 11 negara dalam jaringan pasokan farmasi ilegal ke Indonesia menunjukkan kompleksitas masalah ini. Penyelundupan narkotika menggunakan berbagai moda transportasi, dengan peningkatan kasus hingga tahun 2020, meskipun menurun di tahun 2021. Kejahatan narkotika, yang sering dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir, memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.
Studi ini menggunakan metode kualitatif berlandaskan kerangka hukum normatif. Fokus penelitian adalah tinjauan literatur, mencakup buku, jurnal ilmiah, dan bahan literatur lainnya. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif menjadi metode utama dalam menyusun kesimpulan.
Narkotika dikategorikan dalam tiga golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika lintas negara. Imigrasi memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia dengan mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar. Perkembangan peraturan keimigrasian di Indonesia, khususnya UU No. 6 Tahun 2011, meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan keimigrasian mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk efektivitas organisasi dan melibatkan jenis-jenis pengawasan yang berbeda untuk mencapai tujuan pemberantasan narkoba.

Kata Kunci : Narkoba Lintas Negara, Pengawasan Keimigrasian, Sindikat Narkotika, Kerja Sama Internasional, Undang-Undang Narkotika Indonesia