Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE di Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana hukum menjadi pedoman dalam aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk di dalamnya sebagai pelindung kepentingan publik, dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai dua kategori utama di dalamnya. Di era digital, isu pencemaran nama baik khususnya dalam UU ITE menjadi topik hangat yang sering diperdebatkan. Analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia menjadi penting, mengingat kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam kasus-kasus pencemaran nama baik di ruang digital.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan analisis dokumen, fokus pada teks UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Pendekatan studi kepustakaan juga digunakan, mengumpulkan data dari buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain.
Hasil analisis menunjukkan perlunya klarifikasi definisi dan penegakan hukum yang lebih tegas mengenai pencemaran nama baik dalam ranah digital. Kebutuhan adaptasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika media sosial juga menjadi sorotan. Analisis menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara aspek hukum dan sosial-budaya, serta refleksi dari kasus-kasus seperti Saiful Mahdi yang menyoroti kebutuhan reformasi substansi pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dari pencemaran nama baik dalam dunia digital menjadi fokus yang diperlukan.

Kata Kunci: Analisis yuridis, Pencemaran nama baik, UU ITE.