Membongkar Paradigma Pemidanaan: Pecandu Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia menghadapi dilema hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya mengancam kesejahteraan generasi muda namun juga menantang prinsip-prinsip hukum negara tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan perlindungan warganya dan penegakan hukum yang adil. Namun, peredaran narkotika telah menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum, yang menyebabkan perlunya evaluasi terhadap keefektifan pendekatan pemidanaan yang ada. UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1997 telah memberikan kerangka hukum untuk menangani masalah narkotika, namun implementasinya sering kali mengabaikan kebutuhan rehabilitasi bagi pecandu, yang berisiko menghambat pemulihan dan integrasi sosial mereka.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Kajian literatur melibatkan analisis dokumen hukum, data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sumber-sumber ilmiah terkait. Metodologi ini bertujuan untuk menilai kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik pemidanaan dan rehabilitasi yang dilakukan di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara UU Narkotika mendefinisikan penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana, terdapat tren peningkatan penyalahgunaan di kalangan remaja dan kebijakan rehabilitasi yang belum optimal. Praktik pemidanaan saat ini cenderung mengabaikan tujuan pemidanaan yang seharusnya, seperti pemulihan dan reintegrasi sosial. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya peredaran narkotika di dalamnya menunjukkan perlunya reformasi kebijakan pemidanaan. Strategi hukum yang berfokus pada rehabilitasi, seperti yang direkomendasikan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan hukum saat ini. Namun, efektivitas pendekatan rehabilitatif ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk menentukan dampak jangka panjangnya terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Keywords: Penyalahgunaan Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi, Hukum Indonesia, Pendidikan Hukum.