Analisis Normatif dan Respons Kepolisian terhadap Kebijakan Konversi Energi dan Tindakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan BBM dan Gas LPG di Indonesia

Sifat sumber daya manusia yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas menghadirkan kontradiksi yang mencolok, terutama dalam konteks modern di mana kelangkaan bahan bakar fosil, khususnya minyak mentah, menjadi isu yang mendesak. Secara global, banyak negara yang menghadapi tantangan ini, dimana ketergantungan Indonesia pada impor minyak memperburuk situasi di tengah kenaikan harga minyak global. Kekurangan sumber daya ini, ditambah dengan perkiraan menipisnya cadangan minyak Indonesia pada sekitar tahun 2040, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pengelolaan cadangan minyak dalam negeri yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara pengekspor minyak. Inisiatif pemerintah untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG (Liquified Petroleum Gas) pada tahun 2007 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari masyarakat Indonesia dengan cara yang praktis, lebih bersih, dan efisien sekaligus memerangi pengurasan keuangan anggaran negara.
Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kerangka hukum normatif untuk mengkritik dan mengevaluasi struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapan praktisnya. Tinjauan literatur mencakup berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan materi tambahan, untuk memastikan pemahaman komprehensif tentang norma hukum yang terkait dengan topik tersebut. Pengumpulan data dibedakan antara sumber primer dan sekunder, dengan data primer yang terdiri dari dokumen resmi pemerintah dan data sekunder yang melengkapinya untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap temuan.
Temuan penelitian ini mengungkapkan tantangan hukum dan sosial yang signifikan yang timbul dari penyalahgunaan minyak dan gas bersubsidi. Penegakan hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk bertindak tegas dengan menggunakan pendekatan pidana dan non-penal untuk mengekang kegiatan tersebut. Tindakan pidana, meskipun didasarkan pada undang-undang, sering kali dibatasi oleh konteks sosial, sehingga memerlukan pendekatan non-penal yang saling melengkapi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencegahan melibatkan keterlibatan masyarakat dan langkah-langkah sosial untuk mengatasi faktor-faktor pemicu kejahatan. Strategi kepolisian yang bersifat preventif, preemptif, dan represif sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan penyalahgunaan energi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif antara lembaga negara seperti Pertamina dan penegak hukum untuk berinovasi dan menyusun strategi secara efektif melawan penipuan bahan bakar.

Kata Kunci : Kelangkaan Bahan Bakar Fosil, Kebijakan Energi, Penegakan Hukum, Konversi LPG, Penyalahgunaan Subsidi