Dasar Hukum dan Dinamika Operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Republik Indonesia mendasarkan pembentukannya pada prinsip-prinsip hukum yang diwujudkan melalui Pancasila dan Konstitusi 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan keadilan sebagai aspirasi tertinggi, dengan pemerintah yang memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari ancaman, termasuk terorisme. Kejahatan terorisme di Indonesia, yang bersifat transnasional dan terorganisir, menuntut respons hukum yang kuat dan tegas. Undang-Undang tentang Terorisme dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme telah diperkuat melalui peraturan pemerintah dan revisi undang-undang yang menjelaskan keterlibatan TNI yang lebih rinci. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam praktik yang sering membuat peran TNI kurang terlihat, terutama dibandingkan dengan unit kontraterorisme polisi seperti Densus 88 AT. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, mengandalkan pada kerangka hukum normatif, dan menggunakan pendekatan literatur untuk memeriksa serta mempelajari regulasi yang relevan dengan penerapan praktis dalam penanganan terorisme.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI memiliki dasar hukum yang solid dalam melaksanakan operasi militer, baik dalam perang maupun operasi non-perang, sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI dan UUD NRI 1945. Penanganan terorisme oleh TNI mencakup berbagai operasi yang dijalankan sesuai dengan kebijakan politik nasional, namun masih menghadapi hambatan regulasi, terutama dalam operasi militer selain perang. Terlebih lagi, keterlibatan TNI dalam kontraterorisme yang intensif dapat mengalihkan fokus mereka dari peran utama dan berisiko meningkatkan legitimasi kelompok teroris. Di sisi lain, TNI telah menunjukkan kapabilitas signifikan dalam menangani terorisme melalui unit-unit spesialis dan sistem Komando Teritorial yang efektif. Meskipun begitu, pentingnya sinergi dengan POLRI dan penyesuaian regulasi menjadi aspek kunci untuk penanggulangan terorisme yang lebih efektif dan sesuai hukum.

Kata Kunci : Kontraterorisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Terorisme, Kebijakan Keamanan Nasional, Operasi Militer Selain Perang (OMSP)