Analisis Yuridis Status Kewarnegaraan Bagi Wni Eks ISIS

Negara memiliki hak kedaulatan yang dianugerahkan bukan hanya oleh rakyatnya, namun juga tanggung jawab melindungi setiap warganya. Sebagai perangkat yang mengendalikan interaksi sosial manusia, negara bertindak menjaga ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum internasional mewajibkan negara untuk menghargai, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warganya. Konvensi internasional ICCPR dan ICESR memberikan panduan tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk kewarganegaraan. Banyak individu yang tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan kehilangan hak tersebut, meskipun adanya ketentuan hukum internasional mengenai HAM.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka normatif hukum sebagai dasar.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan dapat hilang melalui berbagai alasan, termasuk memperoleh kewarganegaraan lain atau berdinas di tentara asing tanpa izin. Anak-anak tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan jika orang tua mereka kehilangannya, namun akan diharuskan memilih saat mencapai 18 tahun. Keterlibatan dengan organisasi teroris internasional tidak dianggap alasan untuk kehilangan kewarganegaraan menurut peraturan yang ada.
Ahli hukum menekankan bahwa tidak semua WNI yang simpatik terhadap ISIS harus diberikan sanksi yang sama.
Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berkeyakinan. Individu hanya dapat dikenai sanksi jika keyakinannya menghasilkan tindakan ilegal, seperti tindakan terorisme. Isu kewarganegaraan mantan anggota ISIS menjadi perdebatan di Indonesia, dengan pendapat yang beragam dari Komnas HAM, pemerintah, dan korban selamat serangan bom gereja.

Keywords: Normatif Hukum, Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, Organisasi Teroris, Konstitusi Indonesia.