Analisis Ketentuan Grasi dalam Undang-Undang dan Pertimbangan Pemberiannya Menurut Utrecht dan J.E. Sahetapy

Republik Indonesia didirikan dengan fondasi hukum kuat, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Konsep negara hukum, atau "the rule of law," diajukan oleh A.V. Dicey yang menekankan tiga elemen: supremasi hukum, kesetaraan, dan proses hukum yang adil. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesetaraan di depan hukum. Namun, sistem pemerintahan presidensial Indonesia memiliki potensi konsentrasi kekuasaan. Oleh karena itu, ada amandemen yang membatasi kekuasaan Presiden, seperti Pasal 14 ayat (1). Grasi, sebagai salah satu instrumen hukum, memiliki peran penting dalam konteks yudikatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Fokusnya adalah mengkaji struktur hukum, prinsip, regulasi, dan pelaksanaannya. Sumber data primer dan sekunder digunakan, termasuk dokumen resmi dan literatur yang relevan.
Grasi, sebagai hak istimewa Presiden, dapat memberikan keringanan hukuman. Seringkali digunakan untuk mencegah kesalahan putusan hakim, khususnya dalam kasus hukuman mati. Meski dasar hukum grasi ada, kriteria pemberiannya tidak spesifik. Beberapa masyarakat melihat grasi, terutama untuk terpidana narkotika, sebagai bentuk ketidakadilan. UU No. 22 tahun 2002 dan UU No. 5 tahun 2010 menjabarkan prosedur pengajuan grasi, namun pertimbangan kemanusiaan sering kali menjadi alasan utama pemberiannya.

Kata kunci: Grasi, Negara Hukum, Hukuman Mati, UUD 1945, Kepresidenan Indonesia.