Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pencurian Hewan Ternak di Indonesia

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, hukum memiliki peran krusial dalam mengatur kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Ketertiban sosial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tujuan utama dari negara hukum ini (Yanto & Sari, 2023). Kebutuhan dasar manusia, termasuk sandang dan pangan, merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku sosial. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian (Andani et al., 2020). Masalah pencurian tetap menjadi permasalahan serius yang memerlukan upaya penanggulangan dari berbagai pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat, serta membutuhkan kolaborasi dalam menegakkan nilai-nilai agama, budaya, dan hukum.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan dasar metodologi hukum normatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan subjek penelitian. Analisis literatur yang mendalam digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian.
Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tindakan ini mencakup pengambilan barang milik orang lain dengan niat ilegal, dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) (Amalia S., 2022). Pencurian hewan ternak, terutama di pedesaan, menjadi perhatian utama masyarakat karena dampaknya yang signifikan pada petani dan peternak (Djumati, 2022). Pemahaman hukum positif Indonesia memandang pencurian ternak sebagai tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum (Nurita, 2019)

Kata kunci: hukum, pencurian, kepolisian, penegakan hukum, peternakan, keadilan.