Pembunuhan Berantai: Analisis Psikologis Terhadap Pelaku dan Implikasi Hukum Pidana

Pascapandemi 2020, dunia, termasuk Indonesia, mengalami berbagai perubahan. Di tengah-tengah perubahan sosial dan ekonomi, terjadi fluktuasi tingkat kriminalitas, terutama di kota besar. Artikel ini mengkaji pembunuhan berantai, sebuah fenomena mencekam yang telah menarik perhatian masyarakat dan kalangan akademis selama beberapa dekade. Fokus utama artikel ini adalah analisis mendalam tentang profil psikologis pembunuh berantai dan implikasi hukum pidana yang berkaitan dengannya. Artikel juga mengeksplorasi aspek hukum yang relevan dengan pembunuhan berantai di Indonesia dan tantangan yang dihadapi sistem keadilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan wawasan holistik tentang pembunuhan berantai, membantu penegak hukum, profesional kesehatan mental, dan pembuat kebijakan dalam menanggapi fenomena ini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji profil psikologis pelaku pembunuhan berantai dan implikasi hukum pidananya. Melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum, penelitian menyoroti motivasi, pola pikir pelaku, dan respons sistem hukum terhadap fenomena tersebut. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman mendalam tanpa perlunya wawancara atau eksperimen.
Pembunuh berantai didefinisikan sebagai individu yang membunuh dengan jeda tertentu antara setiap pembunuhan dan cenderung memiliki motif pribadi. Mereka sering kali mengalami isolasi sosial dan memperlihatkan sifat antisosial. Beberapa pelaku memiliki latar belakang psikologis atau gangguan seksual yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Dari sudut pandang hukum, Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai tindakan kriminal seperti pembunuhan berantai, terutama Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Baekuni, seorang pelaku pembunuhan berantai di Indonesia, menjadi contoh khusus dalam konteks ini. Penelitian menunjukkan pentingnya memahami profil psikologis pelaku untuk membantu dalam proses profilisasi. Integrasi antara psikologi forensik dengan hukum pidana dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan. Kesimpulannya, perlu ada pendekatan yang lebih terintegrasi antara hukum, psikologi, dan kriminologi untuk mengatasi tantangan yang diberikan oleh fenomena pembunuhan berantai di masyarakat.

Kata Kunci: Pembunuhan berantai, psikologis, hukum pidana.