Reformasi Regulasi Bisnis di Indonesia: Analisis UU Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Perseroan Terbatas (PT)

Penanaman modal asing memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan tujuan meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Perseroan Terbatas (PT) menjadi format utama untuk investasi asing, termasuk kerjasama antara investor lokal dan asing. Namun, adanya permasalahan dalam prosedur perizinan bisnis dan regulasi yang tumpang tindih menjadi hambatan. Ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara besar membuat perlunya meningkatkan daya tarik bagi investor. Meilani (2019) mengidentifikasi lima hambatan utama investasi di Indonesia, seperti sistem pajak dan insentif yang kurang mendukung. Pemerintah Indonesia meluncurkan Omnibus Law melalui UU Cipta Kerja untuk memfasilitasi proses investasi. UU Cipta Kerja diharapkan memperbanyak peluang pekerjaan dan mendukung ekspansi ekonomi.
Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data bersifat deskriptif, diperoleh dari teks, wawancara, dan pengamatan. Pendekatan studi literatur diterapkan untuk memahami berbagai sumber literatur terkait.
PT di Indonesia berfungsi sebagai entitas berbadan hukum berbasis asosiasi modal, memisahkan aset pribadi pemegang saham dari kontribusi modalnya. Regulasi terkait PT dibagi menjadi hukum dasar dan hukum spesifik. PT telah menjadi bagian integral dari lanskap bisnis Indonesia dan diatur oleh sejumlah undang-undang. Omnibus Law Cipta Kerja memperkenalkan perubahan pada sejumlah peraturan, termasuk UU PT. Sebagai hasilnya, Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan dan memperbaiki regulasi yang ada, mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Keywords: Penanaman modal asing, Perseroan Terbatas, Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Regulasi bisnis Indonesia