Perspektif Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Bodong

Dalam era modern ini, perkembangan pesat teknologi finansial atau fintech telah memberikan dampak positif pada ekonomi, termasuk di Indonesia. Investasi adalah bentuk penanaman modal dengan harapan keuntungan, tetapi pengetahuan investasi masih terbatas di kalangan masyarakat. Meskipun berpotensi menguntungkan, banyak masyarakat kurang paham cara berinvestasi yang aman, sehingga rentan menjadi korban penipuan investasi bodong.
Penipuan investasi bodong adalah masalah serius yang mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat, mencapai kerugian yang signifikan. Modus operandi penipuan investasi bodong mencakup janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Ini menjadi permasalahan sosial yang perlu segera diatasi, terutama karena banyak korban berasal dari berbagai kalangan sosial.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan landasan utama pada kerangka hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis literatur dan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam konteks nyata.
Pembahasan penelitian menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum dalam konteks investasi, baik sebagai langkah preventif maupun represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengambil tindakan preventif terhadap praktik ilegal. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak korban tindak pidana, termasuk restitusi. Perlindungan hukum represif penting untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul. Pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi untuk mengurangi daya tarik investasi bodong.

Kata kunci: Investasi, Penipuan Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Restitusi.