Peranan Pertimbangan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS

Korupsi dikenal sebagai masalah global yang menciptakan dampak negatif bagi negara dan masyarakat, mengikis nilai demokrasi dan menghambat perkembangan. Fenomena korupsi bukan hanya terbatas pada penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga mencakup tindakan yang menurunkan nilai-nilai publik. Korupsi telah dikenal di seluruh dunia sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan legal. Menurut UUPTPK, korupsi melibatkan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dan menyebabkan kerugian finansial negara. Sektor pendidikan, terutama di sekolah, terpapar tinggi terhadap korupsi, dengan insiden yang meningkat signifikan selama tahun 2018-2022. Pengadaan barang dan jasa dalam pendidikan juga menemukan banyak ketidaksesuaian dan modus operandi korupsi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan secara deskriptif melalui dokumen, wawancara, dan observasi. Penekanannya adalah pada norma-norma hukum yang relevan dengan korupsi di sektor pendidikan.
Program BOS dibuat untuk mendukung proses belajar mengajar dengan biaya operasional nonpersonalia. Namun, adanya penyalahgunaan dana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Terdakwa RIYANTO, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar, ditemukan mempromosikan penyedia tertentu yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Akibatnya, kerugian keuangan negara mencapai Rp4.644.006.672,00. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Terdakwa dengan 4 tahun penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti.

Keywords: Korupsi, Pendidikan, Program BOS, Kerugian Keuangan Negara, UUPTPK.