Sistem Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Kasus Pasal 38 dan 41 UU KUP

Pajak memiliki peran sentral dalam menyokong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan dalam hukum perpajakan, terutama Undang-Undang Perpajakan (UU KUP), telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan, pelayanan, dan kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif untuk mengevaluasi pemahaman dan implementasi hukum perpajakan. Sumber data berasal dari dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan melibatkan pelanggaran hukum perpajakan yang dapat dikenai hukuman pidana, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. UU KUP mengatur tindakan administrasi dan pidana perpajakan serta menyediakan persyaratan untuk menghindari penyidikan melalui kepatuhan pajak sukarela. Penerapan prinsip "ultimum remedium" memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana perpajakan. Ini menciptakan dinamika unik dalam penegakan hukum pidana perpajakan, yang berbeda dari hukum pidana umum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum pidana perpajakan dan hukum perpajakan formal di Indonesia, dengan fokus pada UU KUP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perpajakan, UU KUP, Hukum Perpajakan, Penegakan Hukum, Kepatuhan Pajak.