Analisis Hukum Pidana Terkait Pekerja Seks Komersial: Perspektif Perlindungan dan Penegakan Hukum

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun teknologi informasi telah membawa banyak manfaat, seperti peningkatan akses informasi dan konektivitas, ada pula dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu dampak negatif yang berkembang adalah prostitusi online melalui platform media sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terkait pekerja seks komersial (PSK) dan praktik prostitusi di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan hukum dan penegakan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi, termasuk adanya celah-celah hukum yang memungkinkan kelangsungan praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum prostitusi di Indonesia memiliki kendala, seperti rendahnya efektivitas penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan ketidakjelasan definisi prostitusi dalam hukum.
Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani prostitusi, yang mencakup aspek penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi faktor risiko yang mendorong seseorang menjadi pelaku prostitusi dan meningkatkan kesadaran tentang risiko prostitusi, terutama terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual. Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan analisis hukum pidana terkait prostitusi di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap PSK, terutama anak-anak, dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi prostitusi sebagai tindak kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah prostitusi di Indonesia serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan yang relevan.

Kata Kunci: Prostitusi, Dampak Sosial, Hukum Pidana, Hukum perlindungan.