ABSTRAK

Judul Tesis	:
	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng Yang Berdampak Kelangkaan di Masyarakat	
Nama	:	Werdhi Sutisari	
NPM	:	21160009	
Kata Kunci	:	Penimbunan, perdagangan, perlindungan konsumen	
Isi Abstrak	 :  Indonesia saat ini merupakan negara berkembang yang fokus pada pembangunan pembangunan ekonomi negara. Salah satu inisiatif pemerintah adalah memasuki perdagangan global. Berdasarkan data Indexmundi.com, Indonesia dikenal sebagai produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kontroversi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia telah menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional. Lembaga yang terakreditasi untuk masalah ini atau dugaan adanya praktik antimonopoli adalah KPPU yang diakreditasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Terjeratnya kartel dan penegakan hukum dalam undang-undang persaingan dan ketidakmampuan mereka untuk menjangkau para pelaku bisnis yang terlibat dalam kartel menjadi alasan maraknya praktik antimonopoli di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana hukum melindungi konsumen terhadap praktik penimbunan minyak goreng?. Kedua, bagaimana penindakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis yakni menggambarkan (mendeskripsikan) persoalan hukum yang muncul dengan menggunakan hukum positif yang diterapkan secara hukum normatif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen merupakan mekanisme yang digunakan untuk melindungi konsumen yang membeli barang atau jasa dari tindakan oknum penjual. Kedua bahwa sejauh itu dilakukan penindakan terhadap para penimbun minyak goreng yaitu dibentuk Satgas Pangan (Satgas) POLRI yang bertugas untuk mengetahui penyebab kekurangan minyak goreng dari oknum atau operator yang tidak bertanggung jawab. Sejak itu, mereka yang terbukti bersalah mengumpulkan minyak goreng ditangkap karena melanggar Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.