ABSTRAK
Judul	: Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding Yang Digunakan Proyek Pembangunan Perumahan Green Citayam City - Kab. Bogor (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 79/Pdt.G/2017/ PN. Cbi)
Nama		: SYARIF HIDAYAT
NPM		: 1607350108
Kata Kunci		: Penguasaan Tanah, Penyelesaian Sengketa, Eigendom  Verponding

Skripsi ini membahas tentang perumahan Green Citayam City yang berdiri di lahan segketa anatar pengembang yakni PT. TITAJAM dan M. Said Zakaria dalam putusan no. 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah nomor 79/Pdt.G/2017/ PN.Cbi?. 2. Bagaimana akibat hukum terhadap status tanah setelah putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/ PN.Cbi?. metode penelitian pada skripsi ini mengunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebgai berikut: pertama, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah pada putusan Nomor  79/Pdt.G/2017/ PN.Cbi. sudah sangat tepat dimana dikarenakan dalam fakta di persidangan sebagaimana Pasal 163 HIR/283 RBg pengugat tidak dapat menjelaskan legal standing/hubungan hukumnya secara jelas dengan pemilik Hak Guna Usaha tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan tergugat ditolak. Sedangkan terhadap gugatan intervensi majelis hakim berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/PDT.G/1999/PN. Jkt. Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijd); yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi merupakan PT Tjitajam yang sah, sehingga sudah sangat tepat bahwa gugatan intervensi tersebut dikabulkan untuk Sebagian. Kedua, bahwa 2.	Bahwa akibat hukum dari putusan pengadilan Nomor 79/Pdt.G/2017/ PN.Cbi. adalah menyatakan PT Tjitajam sebagai pihak Penggugat Intervensi diputuskan sebagai pemilik sah atas tanah berikut bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa, sesuai SHGB No. 3/Citayam, SHGB No. 1798/Ragajaya, SHGB No. 1799/Ragajaya, SHGB No. 1800/Ragajaya, SHGB No. 1801/Ragajaya, SHGB No. 257/Cipayung Jaya, dan SHGB No. 1802/Ragajaya. Sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah Milik Penggugat Intervensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi dinyatakan batal demi hukum.