Penelitian ini mempergunakan metode sebagai berikut: 
	1.	Spesifikasi Penelitian 
		Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Debitur Pailit dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
	2.	Metode Pendekatan 
		Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dititikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan.
	3.	Tahap Penelitian 
		Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi :
a.	Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :
1)	Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu antara lain;
a)	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b)	Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
c)	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).
d)	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
e)	Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
f)	Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia 
2)	Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli;
3)	Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, majalah, surat kabar dan internet.
b.	Penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari responden untuk menunjang data sekunder.
	4.	Teknik Pengumpulan Data 
		Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut: 
a.	Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data primer maupun sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
b.	Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data Sekunder. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan wawancara degan menyiapkan pedoman wawancara dan melalui responden yang terkait. 
	5.	Metode Analisis Data
Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh responden. Dengan demikian, akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.
	6.	Lokasi Penelitian 
		Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi dan beberapa perpustakaan yang berlokasi di  Jakarta.

H. Jadwal Penelitian
1. Pembuatan proposal……………………3 (tiga) minggu
2. Pengumpulan data………………………1 (satu) bulan
3. Analisis Data……………………………  3 (tiga) minggu
4. Penulisan laporan………………………..2 (dua) minggu
Jumlah waktu yang diperlukan…………….3 (tiga) bulan

DAFTAR PUSTAKA 
 
A.  Buku-buku
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 2000
SUNARYATI Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2000.
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, bandung, 1996.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta Unpad, Bandung, 1996.
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
_____, Hukum Jaminan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
_____, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, 1993.
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2001.
Munir Faudy, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
_____, Hukum Prekreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Rudhy A. Lontoh et. al., Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung, 2001.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya di Indonesia, PH-UGM, Yogyakarta 1997, hal. 46.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 
2001.
Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
_____, Hukum, Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998), Citra Aditya Bakti, 1998.
Satrio J., Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
_____, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Presiden No. 66 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian RI, Jakarta,2006
Peraturan Pemerinrah No. 33 tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Pemerintah/Daerah, Jakarta, 2006
Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.
Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. SE-25/PL/2002 tentang Petunjuk Tehnis Pengurusan Piutang Negara.
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara

C  Makalah 
Djuhaendah Hasan, Tinjauan Hukum Atas Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit serta Eksekusi Jaminan, Makalah Seminar Sehari, Bank Indonesia, Bandung, November 2000.
Ellijana Tansah, Kapita Selekta Hukum Kepailitan, Makalah Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, Juli 2000.
Komar Kantaatmadja, Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan, Makalah, Bandung, 1985.
Subekti, Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional, Makalah Seminar Jaminan Hukum BPHN, Jakarta, 1981.
Sundari Ari, Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan, Wanprestasi dan Penjualan Agunan Melalui Balai Lelang, Makalah, Surabaya, 1997.