DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I	: 	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..................................................................1
B.	Rumusan Masalah...........................................................10
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....................................10
D.	Kerangka Teoritis.............................................................12
E.	Metode Penelitian............................................................17
F.	Sistimatika Penulisan.......................................................20
BAB II : 	TINJAUAN UMUM
A.	Tinjauan Pustaka.............................................................21
B.	Dasar Hukum Illegal Logging...........................................23
C.	Cara Penanggulangan dan Memerangi Illegal 
Logging……………………………………………………….25
D.	Struktur Organisasi TPHT Tahun 1995…………………...27
E.	Pengelolaan Hutan “ Back To Basic”……………………...32
F.	Pembentukan Tim Operasi…………………………………43
G.	Penyelenggaraan Pengamanan Hutan Secara 
Nasional………………………………………………………47
H.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.  ……50
I.	Mekanisme/Sistematika Penyidikan PPNS kehutanan     51
 
BAB III :	PROSES PENYELESAIAN DAN PEREDARAN HASIL 
HUTAN DI MASYARAKAT
A.	Provinsi DKI Jakarta Sebagai Tujuan Peredaran Hasil 
Hutan (Kayu)…………………………………………………54
B.	Proses Penyelesaian dan Ketentuan Perederan Hasil 
Hutan………………………………………………………….58
C.	Permasalahan KM. MV. Bravery Falcon………………….62
D.	Proses Pelelangan Barang Bukti Hasil Hutan……………63
E.	Proses Penyidikan dan Penanganan Pemberkasan 
Tindak Pidana Perkara KM. M.V Bravery Falcon 
Berbendera Mongolia……………………………………….69
F.	Hasil Pemeriksaan Saksi-saksi dan Tersangka………….72
G.	Mekanisme Pengukuran Barang Bukti Hasil Hutan……..79
H.	Hasil Vonis Tingkat Banding Nahkoda Kapal MV. 
Bravery Falcon……………………………………………….82
I.	Analisis………………………………………………………..84
BAB IV :	KEWENANGAN PENYIDIK KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PPNS DAN POLISI KEHUTANAN
A.	Aspek Yuridis Polisi Kehutanan……………………………88
B.	Ruang Lingkup Tugas PPNS……………………………….95
C.	Koordinasi Fungsional………………………………………97
1.	Asas-asas Dalam Hukum Kehutanan…………………97
2.	Asas Kelestarian dan Asas Pengusahaan……………98
D.	Sembilan Nilai Dasar Rimbawan…………………………108
E.	Analisis…..………………………………………………… 109
BAB V :	PENUTUP
A.	Kesimpulan.....................................................................112
B.	Saran-saran....................................................................113
Daftar Pustaka....................................................................................114
Lampiran 

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMERANGI ILLEGAL LOGGING TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum (S-2) Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DULHADI
05160066

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA
2008
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS
UNTUK DIUJI

NAMA	: DULHADI
N P M		: 05160066

J U D U L

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMERANGI ILLEGAL LOGGING TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Secara substansi dan teknis penulisan telah dinyatakan siap untuk diujikan.
Jakarta, ……………………… 2008

     Pembimbing I				   Pembimbing II

Prof. A. Masyhur Effendi, SH.,MS.              Dr. Jur Udin Silalahi, SH., LLM.
ABSTRAK

N a m a	:  Dulhadi
N  I  M		:  05160066
J u d u l	:  Wewenang    Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil     Dalam
Memerangi  Illegal  Logging Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Bahwa di dalam melaksnakan tugas sehari-sehari polisi Kehutanan dan PPNS telah bekerja keras untuk memerangi terjadi tindak pidana Kehutanan. Khususnya di Provinsi DKI Jakarta Hasil Hutan yang masuk Pintu Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa, Pelabuhan Kali Baru dan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Berbagai operasi gabungan juga dilaksanakan secara terpadu dari beberapa unsur instansi terkait untuk mengatasi peredaran hasil hutan illegal ke pulau Jawa. Dengan bukti beberapa kapal lokal dan kapal asing telah dilakukan penangkapan dan melalui Proses penyidikan perkara tindak pidana. Termasuk Kapal MV. Bravery Falcon adalah merupakan suatu tindak kejahatan dibidang Kehutanan. Hal ini termasuk dalam pencurian kayu atau disebut Illegal Loging terbesar yang berhasil diproses melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2004 dengan latar belakang Penyelundupan, Manipulasi, Kerjasama, Korupsi, dan Nepotisme bidang kehutanan yang makin marak dengan penebangan hutan secara illegal. 
Kerugian yang ditimbulkan tehadap negara, untuk mengeruk kekayaan suatu negara dengan tidak membayar Propisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang jumlah sangat besar dan mengakibat suatu kerugian negara. Dengan tertangkapnya Kapal MV. Bravery Falcon dan kapal-kapal lain yang telah mengangkut menguasi dan memiliki hasil hutan kayu log atau bulat dengan modus untuk diselundupkan ke China, maka proses penyidikan dan penangan perkaranya ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutunan Propinsi DKI Jakarta serta penyidik Kehutanan dari Balai Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Penyidikan dilaksanakan secara maraton bekerja secara siang dalam guna menyelesaikan dugaan yang terlibatkan ilegal loging Nahkoda Kapal sebagai tersangka dengan para pihak lain, banyak menimbulkan kontraversi yang dialami oleh Penyidik dan tidak terlepas dari unsur intervensi para Pejabat Tinggi Departemen Kehutanan, untuk mempengaruhi Penyidik yang telah mempunyai kewenangan dan landasan secara khusus dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain.  
Dengan bekerja secara maksimal penyidik telah dapat menyelesaikan penyidikan Kapal MV. Bravery falcon sampai tuntas sehingga mendapatkan suatu Keputusan yang tetap dan Vonis Hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara untuk Kapten Kapal Nahkoda MV. Bravery Falcon MR NGO VAN TOAN dari Warga Negara Vietnam serta barang bukti uang hasil lelang kayu, alat bukti Kapal disita dirampas untuk negara.
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadlirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMERANGI ILLEGAL LOGGING TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANyang merupakan kewajiban bagi Mahasiswa Program Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dan tugas akhir untuk mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum.
Dalam penulisan Tesis ini, sudah barang tentu penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, yang sangat bermanfaat bagi penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, yang setulus-tulusnya kepada :
1.	Bapak H. Edi Susanto, SH., MH., MM., selaku Ketua Yayasan STIH “IBLAM”.
2.	Bapak Prof. A. Masyhur Effendi, SH. MS., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
3.	Bapak Prof. A. Masyhur Effendi, SH. MS., Selaku Pembimbing I
4.	Bapak Dr. Jur Udin Silalahi, SH.,LLM.
5.	Seluruh Staf / Pengajar, pada Program Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum STIH “IBLAM”.
6.	Bapak / Ibu / Saudara / Saudari kurator dan Pengurus STIH “IBLAM” Jakarta.
7.	Rekanan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
8.	Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, karena tanpa bantuan mereka, tidak mungkin Tesis ini selesai.

9.	Lebih khusus lagi adalah ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar tercinta, Rita Susiani S. Sos Isteri, Ratih Belmarthasari, Norman Hafrizal, Tri Nurhadi Saputra ketiga-tiganya anak  yang tiada henti-hentinya menadahkan tangan kepada Allah SWT, agar penulis menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat serta konstruktif guna penyempurnaan Tesis ini, agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

    	            Jakarta, 23 Juni  2008

   		 DULHADI	  
    Penulis