KESIAPAN PERUSAHAAN DALAM MEMPERSIAPKAN AKSESIBILITAS TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi kasus di PT Telekomunkasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesiapan dan
hambatan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yakni PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam menginplementasikan Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang
mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang
disabilitas dari jumlah pekerja.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris yang mengkaji
mengenai implementasi aturan hukum dalam lingkup Badan Usaha Milik Daerah dengan
cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini mengacu kepada data
primer yang dijadikan sumber utama untuk penelitian di lapangan dan bersifat deskriftif
analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum dapat mempersiapkan aksesibilitas bagi
pekerja penyandang disabilitas dengan baik guna tercapainya kuota 2% tersebut
dikarenakan adanya hambatan yang dialami PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam mempersiapkan tenaga kerja penyandang
disabilitas berdasarkan amanat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam hal penerapan regulasi dan
aksesibilitas sarana transportasi untuk penyandang disabilitas sampai diwilayah kerja
perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, sehingga PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terbatas dalam
menempatkan wilayah kerja penyandang disabilitas. Pembahasan mengenai Penyandang
Disabilitas adalah permasalahan multisektoral yang harus melibatkan perhatian khusus
dari Pemerintah dan juga pelaku usaha.