PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019)

Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil
terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No
18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur
melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini
diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya
diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka
pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019
Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi
Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur
wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak
eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian
ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta
notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No
18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna
mengefisiensi proses penyelesaian perkara.