PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU”TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2900 K/PID.SUS/2019)

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang larangan pengalihan benda yang menjadi objek
jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, faktanya telah terjadi perbuatan yang serupa di wilayah kota Tangerang, yaitu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zanaria alias Ria binti Zainuri,
terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dengan dakwaan tunggal pasal 36 UUJF sebagaimana tercantum pada Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?, 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Studi Kasus Putusan mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2019?. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawan hukum dalam tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis merupakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana dengan penerapan pasal 36 Undang�Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pertimbangan Hakim mahkamah Agung dalam memberikan putusan didasarkan pada 3 (3) aspek pertimbangan yaitu aspek pertimbangan yuridis, filosofis dan
sosiologis.