UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGGULANGAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL

Riau, Wansyah (2020) UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGGULANGAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL. Masters thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
TESIS RIAU WANSYAH COVER _1.pdf - Submitted Version

Download (108kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
TESIS RIAU WANSYAH ABSTRAK _1.pdf - Submitted Version

Download (235kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
TESIS RIAU WANSYAH BAB I _1.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
TESIS RIAU WANSYAH BAB II _1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
TESIS RIAU WANSYAH BAB III _1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
TESIS RIAU WANSYAH BAB IV _1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
TESIS RIAU WANSYAH BAB V _1.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (480kB) | Request a copy

Abstract

Kejahatan menggunakan kemajuan teknologi informasi
yang semakin tinggi tidak terkecuali di Indonesia, salah satunya adalah Radikalisme atau kekerasan dalam agama dan atas nama agama masih cukup mengkhawatirkan, perkembangan tehnologi dimanfaatkan dalam penyebaran paham radikalisme melalui Media Sosial, berkaitan dengan hal tersebut Tim Densus 88 untuk melakukan penegakkan hukum dalam menanggulangi radikalisme dimedia sosial, berbagai hambatan dan cara mengatasinya senantiasa menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab Densus 88 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Upaya Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial?. 2) Bagaimana Upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror menghadapi hambatan-hambatan dalam menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial?. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebaga data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penulis menyimpulkan upayakan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 adalah melalui penegakkan hukum secara Represif dan Preventif serta Kontra Radikalisasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: 18160021
Uncontrolled Keywords: Densus 88, Radikalisme, Media Sosial
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Studi Magister Hukum
Depositing User: miss Fathia febrianti
Date Deposited: 18 Aug 2022 04:19
Last Modified: 18 Aug 2022 04:19
URI: http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/331

Actions (login required)

View Item
View Item